Kebijakan SPBE

Pengertian

Penerapan SPBE di Indonesia diatur dengan serangkaian regulasi dan kebijakan mencakup beberapa peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan menteri, maupun peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek SPBE, mulai dari kebijakan hingga implementasi teknis. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Regulasi umum TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Indonesia mencakup berbagai peraturan yang mengatur pemanfaatan, penyelenggaraan, dan keamanan TIK, termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan digital nasional. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital, mempercepat layanan publik, dan memastikan keamanan data serta privasi masyarakat.

Daftar Regulasi

Berikut beberapa regulasi dan kebijakan umum TIK yang relevan:

UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) UU ini mengatur tentang pemanfaatan TIK dan transaksi elektronik, dengan fokus pada aspek hukum, kepastian hukum, dan keamanan siber.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ini mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)